Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Kantor Wilayah Sumatera Selatan

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MUARA ENIM

Di Ujung Tahun, Kantor Imigrasi Muara Enim Borong Penghargaan Dan Prestasi

Setelah mendapatkan penghargaan dari Kemenkumham RI yaitu kantor pelayanan publik yang berhasil dan sukses menyelanggarakan pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

Kini, kembali Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Muara Enim secara meraton dapatkan Penghargaan tertinggi ke-3 sebagai satuan kerja (Satker) “tercepat dan akurasi LPJ bendahara” tertinggi ketiga oleh Kementerian Keuangan melalui Dirjen LPJ Bendaharaan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lahat. Senin, (14/12/2020).

Hal tersebut di ungkapnya Kepala Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Muara Enim Made Nur Hepi Juniartha SH MAP saat pihaknya pada hari senin mengikuti pelaksanaan kegiatan Penyerahan DIPA tahun 2020 yang dilaksanakan bertempat di aula Kantor Pelayanan dan Perbendaraan Negara (KPPN) Lahat.

” Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kantor Imigrasi Muara Enim kembali mendapatkan penghargaan peringkat ke-3 Se wilayah kerja KPPN Lahat sebagai salah satker yang memenuhi kriteria indeks tercepat dan akurat laporan pertanggung jawaban keuangan, ” Ungkap Made.

Made menjelaskan, dalam kegiatan tersebut turut di hadiri 20 perwakilan pimpinan kantor vertikal Kementerian/Lembaga di daerah dan perwakilan dari Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Lahat yang di antaranya Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. PALI, Kota Pagaralam, dan Kab. Empat Lawang dan kabupaten lainya.

” Penghargaan ini akan menjadi momentum yang baik khususnya bagi kami, kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Muara Enim untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas APBN yang lebih baik lagi, secara akuntabel, efesien, tepat, cepat dan akurat, ” Terangnya.

Lanjut Ia menambahkan, efektivitas APBN sangat bergantung pada kualitas belanja/pelaksanaan APBN yang berada dalam kewenangan para Kuasa Pengguna Anggaran.

Diharapkan, dengan belanja pemerintah yang berasal dari APBN dapat mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 yang sangat berimbas secara ekonomi dan finansial pada masyarakat.

” Sehingga, kedepannya dalam pengelolaan penggunaan anggaran dapat di lakukan secara tepat dan akurat, ” Tandasnya.

Sementara itu, Kepala KPPN Lahat Ahmad Fauzi, menyampaikan APBN Tahun 2021 dipandang sebagai APBN berkarakter khusus, yaitu APBN yang berfokus pada penguatan penanganan pandemi Covid-19, sehingga posturnya belum menunjukkan karakter normal APBN seperti tahun-tahun sebelumnya.

Seiring dengan prosesi penyerahan DIPA, dirinya meresonansi kembali arahan presiden agar sedapat mungkin memproses pengadaan barang/jasa sejak dini, dan tidak menunggu dimulainya Tahun Anggaran 2021.

Ia juga sangat mengapresiasi kepada Kantor Imigrasi Kelas II non TPI Muara Enim atas prestasi yang di berikan dan di harapkan prestasi tersebut dapat ditingkatkan dalam pelaksanaan anggaran kedepan serta dapat di ikuti oleh yang lainya.

” Dengan diterimanya Penghargaan Penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Bendahara ini akan menjadi landasan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim tetap menyajikan Laporan Keuangan yang akuntabel dan efisien serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka meraih Zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Tahun 2020,” Pungkasnya.

Terpantau diakhir acara, dilanjutkan dengan pemberian apresiasi kepada satuan kerja berprestasi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun 2020 Penghargaan kepada Satuan Kerja Terbaik Kategori Penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Bendahara, kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim mendapat peringkat ketiga terbaik.