Montreal, Kanada – Paspor Indonesia desain baru dengan tema kekayaan budaya nusantara resmi diperkenalkan dalam Simposium program identifikasi pelancong ICAO (TRIP) di Montreal, Kanada. Acara yang berlangsung pada 13 s.d. 15 November 2024 ini dihadiri oleh perwakilan dari 193 negara anggota ICAO - termasuk Indonesia - dan membahas isu-isu terkini dalam pengelolaan identitas pelancong.

Direktur Kerja Sama Keimigrasian, Anggiat Napitupulu, yang hadir sebagai panelis dalam simposium tersebut memaparkan mengenai fitur paspor elektronik generasi terbaru yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perjalanan, tetapi juga sebagai representasi identitas dan budaya Indonesia.

“Paspor RI yang baru dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan canggih. Jadi penggunaan 33 motif batik tradisional yang dicetak dengan teknologi khusus bukan hanya untuk alasan estetika semata melainkan juga alasan keamanan,” tutur Anggiat. Anggiat juga menyebutkan bahwa chip paspor yang terhubung dengan antena radio memungkinkan penyimpanan data biometrik dan tanda tangan digital pemegangnya lebih aman.

“Halaman biodata yang terbuat dari polikarbonat juga membuat paspor ini lebih tahan lama dan sulit dipalsukan," sambungnya. Dalam simposium tersebut, dibahas lebih lanjut mengenai teknik morphing, yang menjadi ancaman bagi keamanan dokumen perjalanan internasional. “Morphing memungkinkan seseorang untuk menggabungkan wajah dua orang yang berbeda pada sebuah foto sehingga dapat digunakan untuk memalsukan identitas. Untuk mengantisipasi ancaman ini, negara-negara di dunia terus mengembangkan teknologi dan prosedur keamanan yang lebih canggih, tidak terkecuali Indonesia,” tutur Anggiat.

Indonesia telah bergabung dengan jaringan Public Key Directory (PKD) ICAO sejak tahun 2019. PKD merupakan repositori pusat yang dikendalikan oleh ICAO sebagai media otentifikasi dokumen perjalanan setiap negara yang terdaftar dan sesuai dengan format mesin pembaca dokumen perjalanan guna memastikan validitasnya. Keanggotaan ini memungkinkan Indonesia untuk bertukar informasi dengan negara lain terkait verifikasi keaslian dokumen perjalanan dan meningkatkan kerja sama dalam memerangi kejahatan lintas negara yang melibatkan penyalahgunaan dokumen.

“Kita sudah tergabung dalam jaringan Public Key Directory (PKD) ICAO. Dengan demikian, paspor kita telah terdaftar dalam sistem informasi perjalanan internasional dan dengan demikian informasi mengenai dokumen perjalanan tersebut akan dishare ke seluruh perlintasan internasional anggota ICAO yang telah mendaftar PKD," jelas Anggiat. Lebih lanjut Anggiat menekankan bahwa desain baru paspor Indonesia menjadi upaya dari Imigrasi Indonesia untuk memperkuat paspor Republik Indonesia. “Penggunaan kombinasi fitur pengaman, bahan baku, dan teknik terbaru lainnya sesuai standar ICAO menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat terlindungi selama digunakan untuk melakukan perlintasan antar negara sekaligus juga menjadi duta budaya Indonesia dengan desainnya yang indah,” tutup Anggiat.

Sejalan dengan telah di lakukannya penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) pada SMK Negeri 1 Tanjung Agung dalam Program Kerjasama kolaboratif, Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel dan Kantor Imigrasi Muara Enim juga melaksanakannya pada SMA Negeri 1 Tanjung Agung pada Selasa 12 November 2024 bertempat di Aula SMA Negeri 1 Tanjung Agung.

“TPPO merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang perlu penanganan secara komprehensif, banyak kasus yang terjadi, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu penyebab semakin marak dan meningkatnya kasus perdagangan orang yang dilakukan secara online,” ungkap Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel, Sigit Setyawan.

“Kita mengetahui para pelajar seringkali aktif di dunia maya dan mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar, semua harus bisa mengantisipasi, lewat program Patroli Kampus, mencegah agar para generasi muda tidak dimanfaatkan oleh pelaku TPPO, tugas kita mengampanyekan lewat sekolah-sekolah pengetahuan tentang risiko TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang),” kata Sigit.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim, Antonius Frizky S.C.P, menyampaikan bahwa siswa-siswi harus berhati-hati dalam merencanakan masa depan, agar terhindar dari risiko TPPO, pentingnya pemahaman tentang berbagai bentuk kekerasan, seperti fisik, psikis, dan perdagangan orang.

“Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan kewaspadaan bagi generasi muda agar terhindar dari jebakan perdagangan orang, para pelajar selalu berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan terkait pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri tutupnya.”

Pada hari Selasa, 12 November 2024, Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim dan SMKN 1 Tanjung Agung secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) Dalam Rangka Mencegah Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalu Program Patroli Kampus dalam Kolaborasi Imigrasi, Akademisi Kampus Dan Sekolah, bertempat di SMKN 1 Tanjung Agung.

Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel bersama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim dan SMKN 1 Tanjung Agung berkomitmen membangun sinergi dan kolaborasi yang efektif dengan tekad Pencegahan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Kegiatan Sosialisasi dikemas dengan menarik kepada para siswa siswi sekolah dengan Komunikasi interaktif.

“Anak sekolah yang menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus, untuk itulah mengapa kami berada di sini, komitmen kami dalam hal ini merupakan tujuan dan perhatian bagi siswa siswi harapan bangsa”, jelas Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel, Sigit Setyawan dalam sambutannya.

“Pencegahan TPPO terhadap anak sekolah membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak.  Edukasi, kesadaran, penegakan hukum, dan dukungan sosial sangat penting untuk melindungi anak-anak dari bahaya TPPO, Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak-anak kita dari eksploitasi dan perdagangan manusia, jelasnya.

Kantor Imigrasi Muara Enim melakukan pengawasan ketat dalam proses pembuatan penerbitan paspor, dengan adanya sosialisasi dan edukasi dari Imigrasi Muara Enim mengenai Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada civitas sekolah, kiranya anak sekolah tidak gampang terbujuk rayu, “kita bekali anak-anak dengan edukasi yang dapat mereka pahami terhadap bahaya TPPO,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim, Antonius Frizky S.C.P.

Kepala SMKN 1 Tanjung Agung, Bambang Gusviantara dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel dan Kantor Imigrasi Muara Enim yang telah mempercayai dan menginisiasi terselenggaranya kegiatan penandatanganan MOU, sosialisasi dan edukasi terpadu pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang pada SMKN 1 Tanjung Agung.

Secara resmi Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim di damping Kepala SMKN 1 Tanjung Agung menyematkan selendang Duta Imigrasi Kepada siswa dan siswi SMKN 1 Tanjung Agung yang berperan sebagai role model dan membantu menciptakan kesadaran yang lebih besar bagi teman-teman sekolah.

Kerjasama kolaboratif antara Kantor Imigrasi, masyarakat kampus, dan sekolah merupakan langkah penting yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya TPPO. Dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari TPPO.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim Kanwil Kemenkumham Sumsel melaksanakan Upacara Hari Pahlawan pada 10 November 2024 Minggu (10/11) pukul 08.00 bertempat di Lapangan Upacara Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Taufiq Rebowo Hasan, upacara diikuti oleh seluruh ASN dan PPNPN Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim berlangsung tertib dan khidmat.

Dalam amanat yang dibacakannya, Taufiq Rebowo Hasan menyampaikan pesan dari Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuh, Tema Peringatan hari Pahlawan Tahun 2024 adalah; "Teladani Pahlawanmu, Cintal Negerimu". Tema ini mengandung makna yang dalam. "Teladani Pahlawanmu", berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Adapun "Cintai Negerimu" mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa. Indonesia.

Ia juga menjelaskan para patriot bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya. untuk mencapai Indonesia merdeka, dan kini mewariskannya untuk diteruskan demi mencapai cita-cita Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

“Semangat juang para pahlawan tidak hanya tercermin dalam pertempuran fisik tetapi juga dalam semangat pantang menyerah, optimisme dan rasa tanggung jawab dalam menjalani hidup”.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pembekalan terhadap Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang resmi terbentuk Senin (04/11/2024) lalu. Melalui Rapat Koordinasi Pimpasa yang digelar pada Selasa (05/11/2024), 146 personel Pimpasa menerima materi-materi penting terkait permasalahan sosial dan tindak kejahatan yang kerap terjadi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Beberapa narasumber yang diusung dalam kegiatan tersebut meliputi dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Bareskrim Polri serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

“Agar Pimpasa kelak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal, Imigrasi perlu memfasilitasi pengembangan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia). Langkah pertama yang kami lakukan yakni bersinergi dengan instansi terkait seperti BP2MI dan Polri. Sebelum memberikan edukasi keimigrasian, penting bagi Pimpasa memahami konteks sosial dari desa-desa yang akan dibinanya,” tutur Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam.

Dalam paparannya, narasumber dari Bareskrim Polri, AKP Roy Suganda Putra Sinurat, S.Trk, S.I.K, M. H. berfokus pada penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 49 Tahun 2023.

TPPO mencakup unsur proses, cara, dan tujuan eksploitasi, yang bisa meliputi perekrutan, pengangkutan, dan pemanfaatan korban untuk berbagai bentuk eksploitasi seperti praktik prostitusi, kerja paksa, hingga perdagangan organ tubuh,” tuturnya.

Ia juga menguraikan faktor-faktor penyebab TPPO di Indonesia, seperti faktor ekonomi, geografis, hingga sosial-budaya. Rendahnya kesadaran masyarakat, penggunaan akun palsu untuk perekrutan online, serta perbedaan persepsi hukum antar negara menjadi tantangan utama dalam menangani TPPO. Strategi yang diterapkan Polri untuk menanggulangi TPPO mencakup sosialisasi dan peningkatan patroli di daerah rawan kejahatan.

Narasumber dari BP2MI, Brigjen Pol. Dayan I.V. Blegur, S.I.K, M.H, M.Han menerangkan, upaya perlindungan terhadap PMI dilaksanakan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi para PMI antara lain stigma negatif, penempatan ilegal oleh oknum tak bertanggung jawab hingga lilitan hutang dengan bunga pinjaman yang tinggi. Untuk merespon tantangan tersebut, BP2MI memberikan program-program seperti menciptakan komunitas relawan serta mendorong wirausaha di kalangan PMI dan keluarganya dengan bantuan akses permodalan, pelatihan, dan konsultasi.

Sementara itu, narasumber dari Bhabinkamtibmas, Brigjen Pol. M. Rudy Syafirudin, S.I.K, S.H menyebutkan, Bhabinkamtibmas bertugas menjaga ketertiban masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat (perangkat desa), membangun komunitas yang berdaya, serta mencegah gangguan keamanan. Bhabinkamtibmas secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan seperti sambang atau kunjungan ke warga, deteksi dini untuk memahami dinamika masyarakat, dan problem solving untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat binaan.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Intelijen Keimigrasian Anom Wibowo mengatakan, proses konsolidasi masyarakat di desa-desa binaan Imigrasi tidak terlepas dari sinergi dengan instansi terkait.

“Pimpasa memegang irisan dari ketiga instansi yang kami hadirkan dalam kegiatan pembekalan ini. Melalui program ini, kami memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan perdagangan orang penyelundupan manusia dari sisi keimigrasian. Pimpasa juga bersifat sebagai early warning system, di mana petugas mengumpulkan informasi berupa masukan dan pertanyaan yang diperoleh dari masyarakat terkait isu keimigrasian,” pungkasnya