JAKARTA – 12 perempuan asal Vietnam diamankan Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kamis (12/12/24) dari sebuah lokasi hiburan malam di Jakarta Utara karena diduga menjadi pekerja seks komersial (PSK) berkedok Lady Companion (LC). Informasi mengenai aktivitas ilegal ini diperoleh dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya kegiatan yang tidak wajar dilakukan oleh sejumlah WNA di wilayah tersebut.

“Kami menerima laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya kegiatan yang tidak lazim. Selanjutnya kami lakukan penyelidikan mendalam serta pemantauan intensif selama satu bulan yang kemudian kami simpulkan bahwa memang ada indikasi pelanggaran, karena itu kami bergerak hari ini,” jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman.

Hasil penyelidikan menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa para WNA tersebut menyalahgunakan izin tinggal yang dimiliki dengan bekerja sebagai PSK. Sebanyak 10 orang masuk ke Indonesia dengan menggunakan bebas visa kunjungan (BVK) dan dua lainnya masuk dengan menggunakan visa kunjungan saat kedatangan (VKSK) dengan tujuan berwisata. Diketahui tarif para Warga Negara Asing tersebut sebesar Rp. 5.600.000 per orang.

12 WN Vietnam tersebut terjerat Pasal 122 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 atas penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan. Mereka diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Saat ini mereka diamankan di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Kami sedang melakukan pengembangan terhadap kasus ini untuk mengungkap apakah ada pihak lain yang terlibat, seperti penyalur atau penampung WNA tersebut. Tidak ada toleransi bagi pelanggar hukum di Indonesia,” tutup Yuldi.

Senin (9/12). Bertempat di Gedung Aula Musi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim, Antonius Frizky S.C.P., menghadiri rapat dengar pendapat yang digelar oleh Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI di, Rapat ini merupakan bagian dari agenda kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI yang bertujuan mengevaluasi program kerja serta memberikan rekomendasi terkait pelayanan publik bidang hukum dan HAM, terkait Pelayanan kantor imigrasi dan lembaga pemasyarakatan.

Kegiatan Rapat Dengar Pendapat ini dihadiri oleh 11 Anggota Legislatif dan diikuti oleh Para Pimti Pratama serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Lingkungan Kemenkumham Sumatera Selatan.

JAKARTA – Ditjen Imigrasi kini semakin kuat dengan hadirnya dua direktorat baru, yaitu Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Kepatuhan Internal. Berdasarkan Permenimipas Nomor 1 Tahun 2024, kedua direktorat ini resmi beroperasi sejak 20 November 2024. Dengan demikian, saat ini Ditjen Imigrasi membawahi delapan direktorat teknis dan satu sekretariat direktorat jenderal.

Barron Ichsan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian didapuk menjadi Direktur Kepatuhan Internal. Sejak 28 November 2024, Barron memimpin Direktorat yang mempunyai tugas secara umum, fungsinya meliputi pencegahan Pelanggaran - dengan melakukan identifikasi potensi risiko yang dapat menyebabkan pelanggaran, menyusun kebijakan dan prosedur untuk mencegah terjadinya pelanggaran; serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Posisi Barron Ichsan sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian digantikan oleh Kombes Pol Yuldi Yusman dari Kepolisian Republik Indonesia.

“Direktorat Kepatuhan Internal berperan sebagai pengawas internal dalam sebuah institusi. Tugas utama direktorat ini memastikan seluruh kegiatan operasional institusi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), kode etik, dan nilai-nilai yang berlaku,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Safar M. Godam.

Sementara itu Suhendra, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ditunjuk untuk memimpin Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Tugas utama direktorat baru ini adalah memastikan kegiatan pemeriksaan keimigrasian di seluruh Indonesia berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien. Hal ini penting untuk menjaga keamanan negara, mencegah masuknya orang asing yang tidak diinginkan, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Indonesia sendiri memiliki 168 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang meliputi TPI Udara di 17 bandara internasional, 95 TPI Laut, 16 Pos Lintas Batas Internasional, dan 40 Pos Lintas Batas Tradisional. Jumlah perlintasan masuk dan keluar RI pada Semester I Tahun 2024 mencapai lebih dari 20 juta perlintasan, sedangkan pada tahun 2023, tercatat sebanyak hampir 42 juta perlintasan di seluruh TPI. Godam menyebutkan bahwa banyaknya jumlah TPI yang harus dikelola, serta tingginya volume perlintasan orang, merupakan urgensi yang perlu direspons melalui penyesuaian
struktur organisasi.

“Dengan adanya struktur yang lebih mapan, fokus yang lebih tajam pada pengawasan internal dan eksternal, Saya berharap kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi dapat meningkat lebih signifikan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara,” tutup Godam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, 10 WN cina berinsial SL, HX, ZZ, TY, LY, JJ, ZG, WX, MZ dan ZS melanggar 123 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pendeportasian dengan 3 tahapan pada tanggal 29 November 2024, tanggal 01 Desember 2024 dan tanggal 03 Desember 2024, dilakukan pengawalan oleh Tim Inteldakim Kanim Muara Enim yang dilaksanakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

"Kami bekerja sama dengan pihak terkait di bandara untuk memastikan proses pengawasan terhadap 10 WN Cina hingga keberangkatannya dengan aman tentunya," ucap Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim, Antonius Frizky S.C.P.

“Lanjutnya, capaian ini adalah bentuk keseriusan Imigrasi muara enim dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum Keimigrasian, penguatan kerjasama lintas sektoral, serta tindak lanjut terhadap partisipasi masyarakat.”

Sejalan dengan itu, Frizky mengatakan, imigrasi muara enim saat ini rutin melaksanakan operasi pengawasan orang asing di wilayah kerja kantor Imigrasi Muara Enim guna menjaring orang asing yang beraktivitas tidak sesuai izin tinggal.

Frizky menyebutkan, dengan peran serta masyarakat yang proaktif untuk turut mengawasi dan segera melapor warga negara asing yang didapati melanggar aturan di wilayah kerja Imigrasi Muara Enim maka pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

Kembali lagi Imigrasi Muara Enim memulangkan 3 WN Cina yang tidak menaati peraturan perundang-undangan, yang melanggar Pasal 123 huruf b UU No. 6/2011 Keimigrasian, Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa Deportasi dari wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) huruf f UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian.

“Apabila warga negara asing yang berada pada wilayah kerja muara enim tidak sesuai dengan ketentuan akan kami pulangkan ini fokus utama kami, silahkan mengikuti semua aturan dengan baik dan benar, jika tidak sanggup mentaatinya saya sarankan jangan berada pada wilayah muara enim,” tegas Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim, Antonius Frizky S.C.P.

“Responsif dan konsisten terhadap potensi gangguan dari warga asing itu tujuan kami, pegawasan kami tingkatkan lagi dilapangan, Pemeriksaan dokumen perjalanan, seperti paspor, visa, dan izin tinggal, dilakukan dengan lebih teliti, jelas dan sesuai SOP” jelas Frizky.

“Setiap pelanggaran oleh WNA akan ditindak tegas, tidak ada toleransi kepada WNA yang menyalahgunakan izin tinggal atau terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku” lanjut Frizky.

"Kalau mau nyaman, silahkan mematuhi undang-undang dan hukum yang berlaku demi terciptanya kondisi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan," tutupnya.